Portal Berita Terkini Akurat • Cepat • Terpercaya
Daerah

KADER POSYANDU JADI GARDA TERDEPAN TEKAN STUNTING, DPMD HALSEL DORONG PENGUATAN ANGGARAN 2027

Oleh M.sahrul u • November 21, 2026


HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA – Kader Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Menyadari peran strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan mendorong penguatan kapasitas kader, dukungan fasilitas pelayanan kesehatan, serta perhatian terhadap alokasi anggaran desa pada tahun 2027.

‎Komitmen itu ditegaskan Kepala DPMD Halmahera Selatan, Muh. Zaki Abd Wahab, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penggunaan EHDW Digital dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting, Jumat (20/11/2026).

‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bacan, Labuha, tersebut dihadiri Camat Bacan Ibnul Mubarak Iskandar Alam, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kementerian Desa, jajaran pemerintah desa atau perwakilannya, serta pengurus dan jajaran PKK.

‎Dalam sambutannya, Zaki menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui DPMD akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan kader Posyandu. Salah satu perhatian yang disampaikan ialah peluang penyesuaian atau peningkatan insentif kader pada 2027, seiring adanya sedikit peningkatan alokasi Dana Desa.

‎Ia menegaskan, kader Posyandu memiliki peran penting dalam melakukan pendataan, pemantauan ibu hamil, serta mengawasi tumbuh kembang anak. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini dan memastikan kebutuhan gizi ibu serta anak mendapatkan perhatian yang memadai.

‎Menurut Zaki, kualitas pendataan dan konsistensi pemantauan di tingkat desa harus terus diperkuat agar upaya pencegahan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran. Kader Posyandu, kata dia, merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.

‎Di tengah keterbatasan anggaran Dana Desa akibat kebijakan efisiensi, Zaki berharap pemerintah desa tetap mempertahankan kader Posyandu agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal, meskipun kemungkinan terdapat penyesuaian insentif.

‎Ia bahkan meminta agar kepala desa yang berencana melakukan pergantian kader Posyandu terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPMD.


‎“Kami berharap kader Posyandu tetap dipertahankan meskipun terdapat penyesuaian atau penurunan insentif akibat keterbatasan anggaran. Apabila ada kepala desa yang berencana melakukan pergantian kader, silakan berkoordinasi dan mengajukan hal tersebut secara langsung kepada DPMD,” tegas Zaki.

‎Selain penguatan sumber daya manusia, Zaki juga menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pada tahun 2027 bagi penyediaan dan peningkatan fasilitas Pondok Bersalin Desa (Polindes).

‎Ia menilai, Polindes merupakan salah satu fasilitas vital dalam menunjang pelayanan kesehatan dan pelayanan publik di tingkat desa. Kondisi sarana dan prasarana yang memadai, menurutnya, akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

‎“Pada tahun anggaran 2027, pemerintah desa wajib menganggarkan fasilitas Polindes. Fasilitas ini sangat penting karena menjadi salah satu pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa. Jika sarana dan prasarananya tidak memadai, tentu akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

‎Melalui sosialisasi EHDW Digital, DPMD Halmahera Selatan berharap sistem pendataan berbasis digital dapat dimanfaatkan secara maksimal, sekaligus meningkatkan kemampuan kader Posyandu dalam menjalankan tugas pelayanan dan pemantauan kesehatan ibu serta anak.

‎Penguatan kapasitas kader, dukungan anggaran desa, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan masyarakat serta mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagikan Berita: WhatsApp Facebook